BP Batam akan Bangun Agrowisata 112 Hektare

Batam (Antara) - Badan Pengusahaan Kawasan Pedagangan dan Pelabuhan Bebas Batam tengah merancang pembangunan agrowisata seluas 112 hektare di Sei Temiang, untuk tempat pelancongan, penelitian, dan edukasi.

"Tahun ini kami tengah mempersiapkan rencana detailnya. Kalau tidak ada halangan 2016 mulai pembangunan fasilitas penunjangnya," kata Direktur Pemukiman dan Agribisnis BP Batam Tato Wahyu, di Batam, Rabu.

Ia mengatakan, secara fisik saat ini lahan yang akan dijadikan kawasan Agrowisata Sei Temiang sudah berkembang. Pada lokasi dimaksud sudah dikembangkan beberapa jenis pertanian mencakup sayur-mayur, buah-buhan. Selain itu terdapat juga pembudidayaan ikan, dan peternakan sapi.

"Jadi nanti tinggal ditata sedemikian rupa agar memiliki nilai jual lebih. Termasuk penambahan fasilitas penunjangnya. Karena dalam agrowisata, unsur wisata, edukasi yang ditonjolkan," kata dia.

Agrowisata Sei Temiang Batam nantinya akan dibagi dalam tiga zona dengan pembangunan secara bertahap. Zona pertama adalah kawasan pertanian, kawasan untuk kedatangan wisatawan dan bangunan pendukung, landmark. Untuk kedua akan dibangun kawasan peternakan dan terakhir kawasan rekreasi.

"Saat ini ada sekitar 30 petani. Jadi, nantinya yang memiliki jiwa pertanian akan diberdayakan," kata dia.

Dasar rencana pembangunan agrowisata, kata Toto, juga melihat kesuksesan agrowisata lain di Indonesia meski kawasannya tidak strategis seperti Batam.

"Nilai tambahnya luar biasa. Tidak seperti pertanian konvensional yang kalah dengan produk-produk impor yang masuk Batam," kata Tato.

Kasubdit Agribisnis BP Batam, Ibrahim Koto mengatakan sesuai dengan tataruang peruntukan kawasan di Sei Temiang yang hendak dikembangkan menjadi agrowisata memang kawasan pertanian.

"Sesuai dengan ketentuan Menteri Pertanian, bahwa lahan yang diperuntukan bagi pertanian bisa dijadikan agrowisata," kata dia.

Ia mengatakan, posisi lahan 112 hektare sangat strategis baik dan mudah dijangkau dari Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Internasional Marina dan Sekupang.

"Kalau orientasi untuk produksi saja tidak mumpuni untuk mensuplai kebutuhan pertanian di Batam. Tidak mensejahterakan petaninya juga. Jadi dengan dikembangkan mnejadi agrowisata diharapkan akan menguntungkan dari sektor kunjungan wisatawannya," kata Ibrahim.

Pertanian yang kini sudah ada, kata dia, akan distandarisasi dan dikembangkan dengan beberapa sistem termasuk hidroponik dan pertanian organik dengan sistem irigasi terpadu.

"Rencana ini juga didukung pemerintah pusat termasuk dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian," kata dia. (Antara)

Sumber Berita:
http://m.antarakepri.com/berita/32650/bp-batam-akan-bangun-agrowisata-112-hektare
Sumber Gambar:
aff.bstatic.com/images/hotel/max300/626/6268730.jpg

Transhipment dan Moratorium Turunkan Bisnis Perikanan 50 Persen

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Upaya meminimalisir praktek illegal fishing di Indonesia, pemerintah akan merevisi UU perikanan yang dibuat tahun 2009.
Hal tersebut diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam diskusi opportunity and challenging of the ASEAN Economic Community 2015 di Harmoni One Hotel, Sabtu (7/2/2015)‎ pagi.
Selain memerangi ilegal fishing, Susi pun mengingatkan kepada setiap kepala daerah akan ‎pengaruh transhipment. Menurut Susi, transhipment dan moratorium sudah menurunkan aktifitas bisnis perikanan setidaknya 50 persen.
"Saya ingatkan kepada seluruh kepala daerah, kalau transhipment, jangan buka izin untuk kapal tangkap asing. Pakai kapal Indonesia saja, nelayan Indonesia saja. Indonesia harus jadi partisipan aktif, jangan jadi broker saja. Sekarang anggaran kita cukup kok untuk mendorong nelayan kita," kata Susi tegas.
Bukan mencampuri otonomi daerah, namun bagi Susi penting adanya konsep aturan yang sama antara pemerintah pusat dan daerah, agar menjadi solid.‎ Menurutnya, perlu peranan pers untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
"Sempat ada pressure kalau saya menenggelamkan kapal dari negara besar, kita akan dapat masalah. Tapi sekali lagi, kita harus tegas dengan pebisnis-pebisnis yang tamak mengakali negara kita, nelayan kita," ucap Susi.
Publik menurutnya akan menjadi auditor terbaik dalam setiap pengawasan kerja KKP maupun departemen lain di pemerintah.
"Kalau kantor auditor, yah mau dapat hasil no disclaimer okelah bisa diatur. Tapi kalau publik tidak seperti itu. Untuk audit yang dilakukan publik, media memberikan satu guideline. Inilah yang saya dukung, agar pers sehat untuk mewujudkan bangsa kita yang hebat" kata Susi.

Sumber Berita:
www.batam.tribunnews.com/2015/02/07/transhipment-dan-moratorium-turunkan-bisnis-perikanan-50-persen
Sumber Gambar:
img.bisnis.com/posts/2015/07/23/455966/130416_kapal%252520ikan,%252520ilustrasi.jpg

FTZ Batam Diprediksi Jadi Sentral Manufaktur ASEAN

enerapan liberalisasi arus barang dan in ekspor baru.

Kepala Seksi Impor, Subdit Impor, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI Dwiyono Widodo mengungkapkan dalam kerangka kepabeanan yang berlaku dalam MEA 2015, status FTZ memiliki kelebihan insentif yang bisa menjadi incaran investor di luar ASEAN.

Kesepakatan hambatan tarif dalam kerangka MEA 2015 hanya sebatas penghapusan bea masuk barang hingga 0% bagi negara sesama ASEAN, serta negara non-ASEAN yang terlibat free trade agreement (FTA) dengan kawasan ini.

Selain itu juga diberlakukan pembatasan, wajib regional of origin (ROO) ASEAN dan penerapan 40% konten regional dalam pengolahan.

Sedangkan Batam dengan status FTZ justru sebaliknya. Pemasukan barang ke kawasan ini selain bebas bea masuk juga menerima insentif bebas PPN, PPnBM dan PPh pasal 22. Pemasukan barang juga tidak diperlakukan ketentutan pembatasan, tanpa wajib ROO, regional content dan bebas dari negara mana saja.

"Dari perspektif kepabeanan, Batam unggul. Tetapi harus tahu apa yang harus dilakukan, yakni dengan ekspor sebanyak-banyaknya karena bisa impor dari mana saja sehingga bisa produksi untuk siapa saja," ujarnya di Batam, Jumat (22/5/2015)

Menurutnya, dengan keunggulan itu wajar saja jika negara non-ASEAN dalam MEA nanti mencari lokasi basis produksi yang memberikan kemudahan arus barang untuk mengincar pasar di kawasan ini.

Lembaga pengelola FTZ BP Batam juga dinilai harus menyiapkan langkah untuk menambah industri yang berorientasi ekspor yang selama ini didominasi ke Singapura.

Sebagai gambaran peta perdagangan ekspor Batam di kawasan ASEAN masih didominasi Singapura di kisaran USD800 juta hingga pertengahan tahun lalu dan Malaysia USD93 juta. Sementara sisa tujuan ekspor yakni AS, Jepang, Australia, China, Korsel, Belanda, UAE dan Spanyol, sebagai 10 negara tujuan ekspor terbesar.

"Batam harus ingat bahwa saat MEA, kota ini bisa impor dari mana saja. Ekspor bukan hanya ke Singapura," imbuh dia.

Sementara itu, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II Saptono R Irianto mengungkapkan, kesiapan sektor pelabuhan di Batam juga harus menjadi perhatian melalui kesiapan menampung kapal ukuran besar, dengan pendalaman alur laut lebih dari 14 meter. BP Batam juga harus mewujudkan pelabuhan internasional.

Terlebih, saat ini pasar kargo dunia melintasi China dan Asia Tenggara hingga 70% atau sekitar 60 juta TEUs. Namun kendalanya saat ini adalah mahalnya biaya logistik dan lamanya waktu sandar kapal (dwelling time).

"Kalau pelabuhan di Batam tidak siap, kapal-kapal itu ke negara tetangga. Industri juga ke tetangga jadi tidak boleh lengah," pungkas Saptono.

Sumber Gambar dan Berita:
ekbis.sindonews.com/read/1004116/34/ftz-batam-diprediksi-jadi-sentral-manufaktur-asean-1432271493